Tsaqofah.com, Amman - Kekhawatiran tanpa akhir menyelimuti lebih dari 50 ribu warga dari kamp pengungsi Gaza, di wilayah Yordania utara. Laporan apapun tentangan penderitaan mereka akan medzalimi mereka, karena tidak akan mampu menyampaikan tangisan rasa sakit mereka. Setiap hari mereka hidup dalam Nakba (prahara). Mereka hidup tanpa pekerjaan, tanpa pendidikan, tidak bisa bepergian dan tidak ada kepemilikan.

Koresponden Pusat Informasi Palestina menceritakan, “Kami menghabiskan beberapa jam di gang-gang kamp Gaza. Kami marasakan penderitaan dan rasa sakit di mata para pengungsi. Para pemuda di puncak produktivitasnya tiduran di tanah tanpa bekerja, tetapi mereka ingin hidup. Mereka mencari tanah air. Mereka mengalami banyak penindasan, tetapi mereka teguh, karena masalahnya berkaitan dengan Palestina.”

Itu adalah hak yang dijamin oleh semua konvensi internasional dan hukum kemanusiaan, (kesehatan, pendidikan, dan kepemilikan), tetapi semua itu dilarang untuk anak-anak Jalur Gaza di Yordania. Pembuat aturan Yordania memandang remeh hak-hak mereka tersebut. Sementara mereka menganggap itu tugas untuk meningkatkan ketabahan mereka dan hidup dengan bermartabat.

Nomor Nasional

Keterkaitan warga Gaza dengan Kerajaan Yordania ini terjadi sejak tahun 1967. Sejarah Naksah (tragedi tahun 1967) adalah sejarah pembeda dalam hidup mereka. Demikian ungkap aktivis Ahmed Abu Amra kepada Pusat Informasi Palestina.

Abu Amra mengatakan, masalah yang dialami rakyat Gaza di Yordania bermuara pada sebab utama yang menjadi inti semua masalah. Yaitu, mereka tidak mendapatkan nomor nasional (yakni paspor). Ini yang menghalangi mereka mendapatkan hak-hak sipil mereka untuk memiliki properti, hak pendidikan, hak pengobatan dan hak perjalanan (bepergian).

Hal ini, menurut Abu Amra, yang memaksa pengungsi Palestina untuk mendaftarkan hartanya atas nama teman atau kerabat. Hal ini yang menimbulkan dan perampasan hak-hak mereka dalam banyak kejadian.

Menurut Abu Amra, warga Gaza di Yordania juga dilarang melakukan 80 profensi. Selain tidak mendapatkan asuransi kesehatan dan pendidikan di kampus pemerintah, kecuali sangat sedikit dari mereka. Karena pengungsi Gaza di Yordania diperlakukan sebagai orang asing di Yordania.

Abu Amra menjelaskan, akibat terampasnya hak warga Gaza untuk mendapatkan pendidikan universitas dan tidak bisa mendapatkan kursi kompetitif, mereka meninggalkan bangku sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar, selanjutnya mereka belajar ketrampilan. Tapi masalahnya tidak berakhir di sini, karena ternyata profesi yang dapat dijalani membutuhkan izin yang biayanya mencapai 250 dolar, biaya pembuatan paspor 350 dolar dan pembuatan SIM 200 dolar.

Dilema pengobatan

Seorang pemuda Palestina di kamp Gaza, Mahmud, begitu dia ingin disebut namanya, menderita sakit parah di perut sudah bertahun-tahun. Dia membutuhkan tindakan kolonoskopi untuk mendiagnosa kondisi. Tahun-tahun berlalu dia menahan rasa sakit yang tidak berhenti hanya dengan obat anti nyeri. Rumah Sakit Pemerintah di Yordania enggan mengobati orang yang tidak memiliki nomor nasional. Sementara dia tidak punya uang untuk berobat ke rumah sakit swasta.

Mahmud tidak terlalu banyak mengeluhkan sakit di perutnya karena sudah beradaptasi dengan itu. Namun yang membuatnya hampir gila adalah karena dia tidak mampu mengobati anak-anaknya dari penyakit kulit kronis yang merusak tubuh mereka. Mengingat hal itu, dia sedih. Tidak mampu berbicara lagi. Dia hanya menutupkan kedua tangannya di wajahnya, membiarkan air matanya mengalir di antara jari-jarinya.

Setelah mengambil napas dan menahan tangisnya, kepada koresponden Pusat Informasi Palestina dia mengatakan, “Pekerjaan membutuhkan izin mahal secara finansial. Saya tidak bisa mendapatkan izin itu. Selain juga kurangnya kesempatan kerja.”

Mengapa dilarang?

Menurut anggota parlemen Yordania, Ibrahim Abu Sayed, dalam wawancaranya denganPusat Informasi Palestina, tujuan larangan bagi orang-orang Gaza di Yordania mendapatkan hak-hak mereka adalah untuk memisahkan mereka dari tubuh Palestina untuk mewujudkan tujuan "deal of century".
Dia menjelaskan, "Warga Gaza diperlakukan seperti orang asing. Meskipun faktanya mereka telah tinggal di Yordania sejak kecil.” Dia menyerukan pemerintah Yordania untuk memberikan hak-hak sipil sehingga warga Gaza bisa hidup secara normal.

Abu Sayed menjelaskan, "Ada janji dari pemerintah Yordania untuk memberi kepemilikan bagi warga Gaza di Yordania. Akibat dari masalah perampasan hak mereka (karena mereka terpaksa mendaftarkan hak miliknya atas nama teman atau kerabat, termasuk hak milik istri mereka). (sumber: pip)