Mata Asu

Rasisme Zionis didasarkan atas dasar diskriminasi antara masyarakat dan manusia dan mengarah pada penggunaan kekerasan dan terorisme untuk memaksakan supremasi, hegemoni dan kepentingannya atas orang lain.

Zionisme telah tertanam kuat di dalam benak orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan serta ras paling murni, paling cerdas dan bangsa kelas elit di antara manusia. Palestina adalah bagian tanah air Arab dari Nil sampai ke Efrat adalah bidang yang vital bagi Zionisme dan "Israel".

Zionisme menurunkan rasismenya dari Yahudi dan rasisme di Eropa, di mana para pendiri Zioniesme dipengaruhi oleh rasisme di Jerman. Mereka mengadopsi argumen dari filsuf Jerman Friedrich Nietzsche tentang superioritas Arya dan mereka mengganti Arya dengan Yahudi. Mereka mencalup Zionisme dengan rasisme, diskriminasi rasial, dan koloni permukiman dengan memanfaatkan agama Yahudi.

Undang-undang rasis Israel subtansinya diilhami oleh tiga elemen: agama Yahudi, Zionisme serta prinsip-prinsip dan konsep liberalisme. Yang berasal dari ajaran Taurat dan Talmud, serta dari prinsip-prinsip dan ide-ide Zionisme agar diterapkan pada setiap non-Yahudi, yakni Arab, dalam rangka untuk mewujudkan proyek Zionis di tanah air Arab.

Rasisme dalam pemikiran Zionis

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa "Israel", secara politik, sosial dan hukum, adalah model negara dan masyarakat rasis. Sehingga berlaku padanya secara akurat definisi dan aplikasi dari teori-teori rasisme. Di mana buku-buku agama Yahudi dipenuhi sejumlah besar model rasisme, terutama hal ini nampak secara mencolok dalam sikapnya teradap orang lain, yaitu orang non-Yahudi (goyim). Di mana hukum Yahudi dan ajarannya menyerukan kepada "halakhah" atau diskriminasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi di semua bidang kehidupan.

Dan manifestasi rasisme mendapatkan ancaman dari orang yang menilai Yahudi sebagai nasionalme dan agama di waktu yang sama, dan disandarkannya gerakan Zionisme pada akar agama Yahudi dalam seruannya untuk menempati tanah Palestina, dan melalui penegasan pada hak agama dan hak historis di "Tanah Israel". Diskriminasi antara Yahudi dan non-Yahudi juga diwujudkan dalam bentuk yang paling serius, dengan menghormati nyawa orang Yahudi dengan imbalan mengabaikan nyawa non-Yahudi (terutama Palestina).

Demikian juga, kekurangan dalam spirit demokrasi dan eskalasi yang terus berkembang dalam mentalitas rasisme, tidak cukup untuk keduanya mendapatkan tempat bernafas di Arab, tetapi keduanya menarik dirinya pada semua Yahudi "kulit berwarna" non-Barat, dari timur atau Ethiopia juga. Sampai-sampai orang meyakini bahwa Yahudi Ashkenazi adalah mereka yang dimaksud dengan Yahudi itu sendiri, bukan yang lain. Di masa lalu, terkenal ungkapan Golda Meir yang mengatakan bahwa orang Yahudi adalah orang yang berbicara bahasa Yiddish, yang hanya Yahudi Barat saja.


Manifestasi rasisme

Penetrasi rasisme dan kebencian terhadap Palestina dan Arab di antara masyarakat Israel, pemerintah resmi dan dalam undang-undang Knesset muncul dengan jelas dalam banyak praktek dan undang undang. Praktek-praktek rasisme Zionis terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam diringkas dalam 12 poin penting sebagai berikut:

1). Pendudukan, di mana pendudukan Israel terhadap tanah Palestina ini melanggar semua konvensi internasional yang diakui bahkan oleh sekutu utamanya.
2). Perampasan tanah.
3). Permukiman-permukiman Yahudi. 
4). Jalan-jalan Bypass, yang mewakili diskriminasi rasial secara jelas, tidak berbeda dari apa yang terjadi Afrika Selatan di mana pendudukan Eropa
5. Checkpoint-checkpoint dan penutupan-penutupan. Yang jumlahnya ratusan, dirancang untuk mempermalukan manusia (Paestina) lebih dari apapun.
6. Tembok pemisah rasial, yang telah diputus oleh Pengadilan Internasional di Den Haag pada tahun 2004 bahwa tembok tersebut secara jelas melanggar hukum internasional.
7). Perampasan al-Quds atau Yerusalem, di mana upaya Zionis untuk melakukan yahudisasi al-Quds secara budaya dan demografi terus menerus tanpa henti!
8). Air, di mana "Israel" menguasai hampir 83% dari sumber air Palestina di Tepi Barat, tidak jauh berbeda antara peta permukiman Zionis di Tepi Barat dari peta air Tepi Barat.
9). Penahanan dan penyiksaan, yang dilakukan secara melanggar Konvensi Jenewa yang ditandatangani oleh "Israel" sendiri.
10). Menghancurkan rumah-rumah. 
11). Kebrutalan militer, tidak hanya sebatas pembunuhan anak-anak dengan darah dingin, berupa kejahatan-kejahatan lain jarang korbannya jarang didokumentasikan.
12). Fragmentasi Palestina, di mana seetiap orang yang melihat ke seluruh tanah Palestina akan menyaksikan peta Palestina yang nampak terfragmentasi menjadi pulau-pulau yang terpisah berjauhan dari masyarakat Palestina, tidak ada yang menghubungkannya kecuali beberapa jalan pintas dengan pos-pos pemeriksaan yang dikendalikan oleh tentara Zionis.

UU Rasis yang Paling Menonjol

Antara tahun 1948 dan 1953, otoritas penjajah Israel telah mengadopsi banyak undang-undang rasis anti orang Arab. Tren ini berlanjut sampai hari ini. Maka rasisme dan diskriminasi rasial telah menjadi pendekatan hukum yang konsisten dan praktik-praktek yang dilakukan Israel, terutama pemerintah Netanyahu, adalah pemerintahan yang paling rasis di Israel.

UU Kewarganegaraan

Pada 28 Juli 2008, Knesset meratifikasi UU Kewarganegaraan, yang memungkinkan pncabutan kewarganegaraan sebagai akibat dari "tindakan yang melanggar kesetiaan kepada negara". Definisi pelanggaran dalam istilah ini sangat luas, termasuk tinggal di 9 negara Arab dan Islam, yang ditentukan oleh UU tersebut, atau di Jalur Gaza. Undang-undang ini juga dapat mencabut kewarganegaraan tanpa penetapan tuntutan pidana sebelumnya atas "pelanggaran kesetiaan kepada negara."

UU Nakba

Adapun Hukum Nakba, adalah UU yang melarang pendanaan untuk lembaga-lembaga publik yang dianggap secara terbuka menentang pembentukan negara Yahudi atau kegiatan yang "menyangkal keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis." Yakni tidak menyangkal keberadaan Israel secara umum, namun yang tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi.


UU Kebangsaan Israel

Undang-undang ini memberi wewenang kepada pengadilan untuk menarik kewarganegaraan dari siapa pun yang dihukum karena melanggar keamanan negara, dan mengharuskan sumpah bagi orang-orang yang memegang kantu identitas Israel akan keyahudian negara Israel, yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menarik kartu identitas orang-orang Arab yang tidak menerima kewajiban sumpah tersebut dan mengusir mereka dari tanahnya.

UU Pengambilalihan Tanah

Sebelum deklarasi Negara Israel, penjajah Zionis tidak memiliki lebih dari 5,5% dari tanah Palestina. Prediksi paling tinggi, tanah yang dimiliki Yahudi tidak melebihi 8% . Namun, berkat penyitaan lahan dan pengambilalihan tanah, kini mereka memiliki lebih dari 93% dari tanah Palestina.

UU Larangan Adzan

Komite Menteri Israel tentang Perundang-undangan telah membahas RUU untuk melarang penggunaan pengeras suara di semua masjid, serta "memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri Israel untuk mengizinkan kumandang adzan di tempat-tempat yang dianggapnya cocok."

UU Pemberian Makan Paksa untuk Tawanan yang Mogok Makan

Ini adalah salah satu UU paling berbahaya yang mengancam kehidupan para tawanan yang mogok makan, yang merupakan bentuk penyiksaan dan perilaku tidak bermoral, dan bertentangan dengan norma-norma profesional dan medis.

UU untuk Perberat Hukuman pada Anak-anak Pelempar Batu

UU ini memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun pada anak-anak yang melakukan pelemparan batu.

UU Pengadilan Anak-Anak di Bawah 14 Tahun

Dalam UU ini disebutkan bahwa pengadilan dapat menghukum anak-anak yang
berusia 12 tahun, namun hukuman penjara secara konkrit dimulai setelah usia 14 tahun, dan sebelum anak-anak tersebut mencapai usia tersebut mereka dikirim untuk rehabilitasi tertutup.

UU "Terorisme"

Komite Menteri tentang Perundang-undangan di pemerintahan sayap kanan Israel telah meratifikasi RUU yang disebutkan di atas, menetapkan bahwa tahanan yang divonis lebih dari sekali seumur hidup tidak dapat dibebaskan kecuali setelah 40 tahun berada di dalam penjara.

Cara Menghadapi

Tidak diragukan lagi bahwa ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh pimpinan Otoritas Palestina yang berhasil membuat Negara Palestina mendapatkan posisi sebagai anggota pemantau dari badan PBB dalam menghadapi rasisme Zionis, karena mereka dapat mengambil keuntungan dari posisi tersebut dengan menegaskan bahwa tanah negara Palestina sedang diduduki dan dijajah. Karena itu rakyat Palestina harus melawan pendudukan dan penjajahan. Sebab tidak cukup menuntut masyarakat internasional untuk melaksanakan resolusi-resolusi sah internasional terkait dan berangkat ke Pengadilan Pidana internasional untuk menuntut penjajah Zionis atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan terus meningkat secara serius.

Sikap Internasional

Rasisme Zionis dan Israel ini bertentangan dengan tujuan-tujuan Piagam PBB dan prinsip-prinsip, bertentangan dengan hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang larangan pemusnahan umat manusia dan Deklarasi PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya, serta bertentangan dengan Perjanjian Internasional tentang perang melawan rasisme dan diskriminasi rasial, dan bertentangan dengan banyak perjanjian internasional lainnya.

Di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 November 1915 meninai Zionisme sebagai salah satu bentuk rasisme, melalui Resolusi No. 3379, yang kala itu didukung oleh 75 negara, ditentang oleh 35 negara. dan 32 negara abstain dari pemungutan suara. Resoludi ini menyatakan bahwa rasisme "secara ilmiah salah dan mencapatkan kecaman moral, yang secara sosial tidak adil.”

Namun, dibebaskan Zionisme dari rasisme setelah itu dari PBB adalah preseden yang berbahaya, dan secara terang-terangan melanggar filosofi dan tujuan dari mimbar internasional ini. Karena secara simpel hal itu berarti untuk melegitimasi esensi rasialime Zionis dan praktek-praktek tidak manusiawi yang dilakukan "Israel" terhadap warga di wilayah Palestina yang diduduki, serta mendorong penguasa Tel Aviv untuk terus gigih menolak resolusi-resolusi internasional, yang menyerukan penarikan pasukan militer Israel dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki dan menghormati hak penduduk Palestina untuk menentukan nasib sendiri. (sumber:pip)