Diskusi Forjim

Jakarta, MINA - Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi mengatakan bahwa konstitusi China berbeda dengan Indonesia, pemerintah China membebaskan warganya untuk beragama dan tidak beragama.

“Akan tetapi ajaran agamanya hanya bisa dipraktikkan di ruang tertutup, sementara di ruang terbuka tidak boleh, misalnya menggunakan jilbab ke luar itu dianggap radikal," tutur Muhyiddin.

Ia juga menuturkan, dalam konstitusi pemerintah China, orang tua tidak boleh mengajarkan anaknya masalah agama kecuali setelah berumur 18 tahun. Kalau ketahuan mengajarkan agama maka tergolong radikal dan akan dibawa ke re-education center. Dalam diskusi bertajuk "Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur" yang digelar oleh Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Jakarta, Jumat (20/12).

"Selama di sana akan di-brainwash (Cuci Otak), selama mengikuti training tidak boleh melaksanakan ritual ibadah, delapan bulan itu juga tidak boleh melaksanakan shalat, baca Al-Qur'an, tidak boleh puasa Ramadhan," tambah Muhyiddin yang juga Ketua MUI Bidang Kerja Sama Luar Negeri .

Ia menilai, di negeri China sedang terjadi deagamaisasi, komunisme menganggap agama itu sampah masyarakat. Setelah pulang ke Indonesia, Ia mengaku menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta agar Dubes China dipanggil. Ia ingin muslim Uighur diberikan kebebasan beribadah, beragama, tanpa harus dibatasi.

"Tolong sampaikan ke dubes ini permintaan kami. Berikan kebebasan umat Islam Uighur untuk bebas beragama. Apakah sudah dilaksanakan, wallahu a'lam," ungkapnya.